AULIA RINALDY BLOG

Mengembalikan Kejayaan Bangsa Bahari
Oleh Akhmad Solihin

Sejarah merupakan cermin yang jernih dan referensi terpercaya untuk melakukan suatu perubahan guna membangun masa depan yang gemilang. Indonesia dianugerahi sebagai negara maritim dan kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, tidak semata-mata lahir secara kebetulan atau ahistoris, melainkan dari perjalanan panjang sejarah masyarakat Nusantara yang berjiwa bahari seperti tegas, terbuka, kosmopolit, menembus kedangkalan -serta kekerdilan berfikir.
Sikap masyarakat bahari ini bertolak belakang dengan masyarakat agraris yang dicirikan dengan pendeknya wawasan berfikir, terbentuknya watak kerdil dan kemunafikan. Hal ini diungkap tuntas dalam novelnya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul "Arus Balik", suatu novel yang merupakan epos sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan pesisir dalam menguasai peradaban, dari segi ekonomi, politik, teknologi hingga militer.

Kejayaan Majapahit dengan kegagahan armada kapalnya dalam mengarungi samudera untuk mempersatukan Nusantara, termaktub dalam janji suci "Sumpah Palapa" Gajah Mada, namun cita-cita suci tersebut kian hari kian terhempas ke dalam kubangan yang memalukan. Hal ini dicerminkan dengan kebijakan yang selama ini hanya bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya daratan (continental orientation) dan memarginalkan sumberdaya lautan (maritime orientation). Akibatnya, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor pinggiran (perypheral), di mana wilayah pesisir hanya menjadi kantung-kantung kemiskinan masyarakat nelayan, seperti terkukuhkannya masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang paling miskin dari yang termiskin (poorest of the poor).
Padahal semestinya fenomena kemiskinan di masyarakat pesisir ini tidak terjadi, mengingat mereka hidup di tengah-tengah kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah. Lebih daripada itu, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 telah menorehkan luka yang amat dalam di seluruh jiwa masyarakat Indonesia dan ini membuktikan bahwa rapuhnya visi kebaharian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengubah visi pemerintah dari continental orientation menjadi maritime orientation, sehingga arus balik peradaban kejayaan kerajaan-kerajaan pesisir di masa lalu dapat kembali diraih.

Skenario Kolonialis
Keterpurukan dan ketertinggalan pembangunan di wilayah pesisir dan laut hingga saat ini tidak lepas dari strategi kaum kolonialis Eropa dalam menghancurkan peradaban tertinggi masyarakat Nusantara yang berjiwa bahari. Sebelumnya terciptanya kerdilisasi jiwa masyarakat Nusantara yang dalam proyek besar "kaum kolonialis" Eropa, warga Nusantara telah mampu berlayar sampai ke Madagaskar, Afrika bagian Selatan dan Kepulauan Melanesia di Samudera Pasifik. (Dahuri, 2003). Kenapa proyek kerdilisasi ini dihantamkan kepada masyarakat Nusantara?

Dari sekian jawabannya, semua mengerucut pada satu pemahaman inti, yaitu penghancuran peradaban. Dahuri (2003) mengungkapkan dalam orasi ilmiahnya bahwa periode emas dari kejayaan bahari Nusantara terjadi mulai masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit di abad ke-8 hingga abad ke-14. Lalu, kejayaan tersebut disusul oleh bermunculannya kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang umumnya terletak di wilayah pesisir, seperti di Pantai Utara Jawa, yaitu Demak, Surabaya, Tuban, Gersik, Jepara, Cirebon dan Banten. Di wilayah pesisir timur Sumatera, yaitu Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Kesultanan Riau, Palembang, sementara di Sulawesi, yaitu Makasar dan Bugis, dan Maluku (Ternate dan Tidore).

Proyek kerdilisasi kaum kolonialis Eropa, yang dalam hal ini dilancarkan oleh Portugis dan Belanda dimulai dengan gerakan-gerakan penguasaan kota-kota pesisir secara ekonomi, politik dan militer, kemudian diarahkan dan dipojokkan ke wilayah-wilayah pedalaman. Namun, perang kolonialisme ini mendapat perlawanan yang sengit dari koalisi kerajaan-kerajaan pesisir, akan tetapi dengan segala kecerdikan dan kepicikannya, akhirnya perang ini dimenangkan oleh kerajaan pedalaman, yaitu Mataram yang menjadi kuda tunggangan kaum kolonial.

Kekalahan kerajaan pesisir tersebut telah berhasil menciptakan mesyarakat Nusantara menjadi kerdil, karena kebudayaan pesisir terkikis habis menjadi masyarakat agraris. Lebih dari itu, perubahan kekuasaan laut menjadi kekuatan darat yang berkerut ke pedalaman telah menciptakan kecemerlangan cendikia menjadi kedunguan penalaran, sementara persatuan dan kesatuan berubah menjadi perpecahan yang memandulkan segala kegiatan. (Ishak, 1995).

Oleh karena itu, benar sekali ungkapan Pramoedya Ananta toer bahwasa Indonesia tidak akan habis-habisnya dirundung masalah disintegrasi dan tersendatnya perkembangan. Hal ini disebabkan oleh pimpinan-pimpinan nasional tidak memiliki jiwa dan semangat keberanian, melainkan lebih mengadopsi sifat masyarakat agraris yang dangkal dan penuh dengan eufimismenya.

Dengan demikian, sekenario besar kaum kolonialis Eropa dalam menciptakan masyarakat Nusantara menjadi masyarakat pedalaman telah berhasil. Namun ironisnya, kenyataan ini baru disadari setelah 54 tahun Indonesia merdeka, yaitu dengan dibentuknya lokomotif Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menggerakakan gerbong yang selama ini "ditidurkan", kelautan dan perikanan. Akan tetapi muncul pertanyaan, akankah kelautan kembali bangkit dengan hanya digerakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di dunia kelautan Indonesia?

Membalikkan Peradaban
Hingga saat ini, kehadiran DKP masih belum bisa mengangkat perekonomian nasional. Lebih dari itu, DKP masih berpotensi ria dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti selalu terungkapnya luas perairan laut 5,8 juta km2, panjang pantai 81.000 km, potensi ikan 62,5 juta ton/tahun dan lain sebagainya. Memang pernyataan-pernyataan politis seperti itu kadang diperlukan, namun yang lebih diperlukan lagi adalah bagaimana menuntaskan permasalahan-permasalahan klasik yang selama ini menjangkit di tubuh kelautan dan perikanan, seperti kemiskinan, kebodohan, ekonomi biaya tinggi, dan lain sebagainya. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dibuatkannya kebijakan nasional yang bertumpu pada pembangunan kelautan.
Dua bulan yang lalu secercah harapan masyarakat Indonesia akan kebangkitan bangsa bahari tertuju pada Gerakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 11 Oktober 2003 di Provinsi Gorontalo. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi "gerakan kesejahteraan nasional", khususnya bagi masyarakat nelayan. Namun sekali lagi, kebijakan tersebut akan bersifat absurd apabila hanya satu institusi negara yang menggerakannya. Dengan kata lain, kebijakan yang diperlukan adalah bersifat multi sektoral dan lintas departemen.

Dengan meminjam pemikiran Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Tridoyo Kusumastanto tentang "Ocean Policy", sebenarnya bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan ini. Hal tersebut dikarenakan Ocean Policy dapat dijadikan sebagai payung besar dalam mewadahi seluruh kepentingan stakeholder yang mempunyai perhatian terhadap pembangunan sektor kelautan, mengingat pembangunan sektor ini bersifat multi sektoral dan lintas departemen, seperti perikanan, pertambangan minyak dan gas, industri maritim, jasa angkutan laut dan penunjang, pariwisata bahari, bangunan laut dan jasa kelautan lainnya.
* * *
Dengan berkaca pada cermin yang jernih, yaitu sejarah, maka kebijakan pembangunan Indonesia ke depan harus berbasiskan pada pesisir dan laut, maritime orientation. Namun demikian, karena pembangunan maritim bersifat multi sektoral dan lintas departemen serta lingkage, maka diperlukan kerjasama antarinstitusi negara yang dipayungi oleh kebijakan nasional, yaitu ocean policy, sehingga egoisme dan friksi antarsektor yang kerap muncul di masa lalu dapat dieliminir. Harapan pembangunan kelautan dan perikanan menjadi prime mover perekonomian nasional, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maritim lainnya, semoga dapat diwujudkan, sehingga manpu mengangkat harkat dan mertabat bangsa Indonesia yang selama ini terpuruk. ***
(Penulis adalah staf peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor - PKSPL IPB).

Sektor kepariwisataan menunjukkan perkembangan dan kontibusi ekonomi yang cukup menarik dibandingkan dengan sektor lain di saat Indonesia menghadapi masa krisis yang berkepanjangan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 4.606.416 (rata-rata hari kunjungan 9.18 hari/ orang) di tahun 1998 meningkat menjadi 5.064.217 orang dengan jumlah hari kunjungan 12.26/orang pada tahun 2000. Besarnya devisa yang diperoleh sector pariwisata pada tahun 2000 sebesar 5.75 milyar US$. Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan sangat potensial untuk dikembangkan di masa krisis. Salah satu sumberdaya wisata yang sangat potensial yakni wilayah pesisir mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam berbagai bentuk alam, struktur historic, adat, budaya dan berbagai sumberdaya yang lain yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan. Hal ini merupakan karunia dan anugerah Tuhan untuk dapat dikembangkan bagi kesejahteraan manusia. Karena sebagai mahluk yang termulia di beri kuasa untuk memanfaatkan alam serta segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Alam dan sekitarnya dengan berbagai keragaman yang tinggi seperti wilayah pesisir mempunyai nilai atraktif dan turistik wajib dikelola dan dikembangkan bagi kesejahteraan melalui pariwisata bahari. Keragaman daerah pesisir untuk pariwisata bahari berupa bentuk alamnya dan juga keterkaitan ekologisnya dapat menarik minat wisatawan baik untuk bermain, bersantai atau sekedar menikmati pemandangan.
Wisata bahari merupakan suatu bentuk wisata potensial termasuk di dalam kegiatan “Clean industry” . Pelaksanaan wisata bahari yang berhasil apabila memenuhi berbagai komponen yakni terkaitnya dengan kelestarian lingkungan alami, kesejahteraan penduduk yang mendiami wilayah tersebut, kepuasan pengunjung yang menikmatinya dan keterpaduan komunitas dengan area pengembangannya (Siti Nurisyah, 1998). Dengan memperhatikan komponen tersebut maka wisata bahari akan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.
Konsep Pariwisata Bahari.

Pembangunan pariwisata di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Wisata bahari dengan kesan penuh makna bukan semata-mata memperoleh hiburan dari berbagai suguhan atraksi dan suguhan alami lingkungan pesisir dan lautan tetapi juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk ekosistem pesisir sehingga membentuk kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah pesisir dan dimasa kini dan masa yang akan datang. Jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, pancing. Kegiatan tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfer laut (Siti Nurisyah, 1998). Konsep wisata bahari di dasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karaktersitik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Wheat ( 1994) berpendapat bahwa wisata bahari adalah pasar khusus untuk orang yang sadar akan lingkungan dan tertarik untuk mengamati alam. Steele (1993) menggambarkan kegiatan ecotourism bahari sebagai proses ekonomi yang memasarkan ekosistem yang menarik dan langka. Low Choy dan Heillbronn (1996), merumuskan lima factor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu :

1. Lingkungan; ecotourism bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang relative belum tercemar atau terganggu
2. Masyarakat; ekotourism harus memberikan manfaat ekologi, social dan ekonomi langsung kepada masyarakat.
3. Pendidikan dan Pengalaman; Ekotourism harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki
4. Berkelanjutan; Ekotourism dapat memberikan sumbangan positip bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
5. Manajemen; ekotourism harus dikelola secara baik dan menjamin sustainability lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan sekarang maupun generasai mendatang.
Kelima prinsip utama ini merupakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan ecotourism yang berkelanjutan. Skema Konsep wisata bahari terlihat pada gambar 1.
Manusia
Alam
Ekotourisme
bahari
Out put tak langsunng
Output langsung
Konservasi alam
Out put langsung (Hiburan, Pengetahuan
Input
Input

Gbr. 1. Skema konsep ekotourism Bahari (DKP,2002)
Dari Gambar 1. terlihat bahwa output langsung yang di peroleh berupa hiburan dan pengetahuan sedangkan output langsung bagi alam yakni adanya insentive yang dikembalikan untuk mengelola kegiatan konsevasi alam. Output tidak langsung yaitu berupa tumbuhnya kesadaran dalam diri setiap orang (wisatawan) untuk memperhatikan sikap hidup sehari-hari agar kegiatan yang dilakukan tidak berdampak buruk pada alam. Kesadaran ini tumbuh sebagai akibat dari kesan yang mendalam yang diperoleh wisatawan selama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan bahari.

Orientasi pemanfaatan utama pesisir dan lautan serta berbagai elemen pendukung lingkungannya merupakan suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan kawasan secara terpadu dalam usaha mengembangkan kawasan wisata. Cultural dan physical aspect merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang saling mendukung sebagai suatu kawasan wisata bahari. Gunn (1993) mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu :
1) mempertahankan kelestarian lingkungannya
2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut
3) menjamin kepuasan pengunjung
4) meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.

Disamping ke – 4 aspek di atas kemampuan daya dukung untuk setiap kawasan berbeda-beda sehingga perencanaan secara spatial akan bermakna. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi :

1). Daya dukung ekologis ;Pigram (1983) dalam Nurisyah, S dkk (2001) mengemukakan bahwa daya dukung ekologis sebagai tingkat maksimal penggunaan suatu kawasan . 2). Daya dukung fisik. Suatu kawasan wiasata merupakan jumlah maksimum penggunaan atau kegiatan yang diakomodasikan dalam areal tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas. 3) daya dukung social. Suatu kawasan wisata dinyatakan sebagai batas tingkat maksimum dalam jumlah dan tingkat penggunaan dimana melampauinya akan menimbulkan penurunanan dalam tingkat kualitas pengalaman atau kepuasan.4) daya dukung reakreasi merupakan suatu konsep pengelolaan yang menempatkan kegiatan reakreasi dalam berbagai objek yang terkait dengan kemampuan kawasan.

KONSEP RUANG, SIRKULASI dan TAPAK
Manusia dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain karena adanya dorongan serta keinginan untuk mengetahui sesuatu ataupula ada sesuatu yang dirasakan membosankan/tidak menyenangkan sehingga mengarahkan perhatiannya untuk mememperoleh sesuatu yang dinginkannya. Oleh karena itu perencanaan kawasan wisata bahari didasarkan pada konsep ruang dan sirkulasi serta tapak yang ideal dapat memberikan kenyamanan dan kesenangan bagi pengunjung untuk merasakan sesuatu yang ingin diperolehnnya. Untuk maksud tersebut maka suatu kawasan wisata bahari perlu mempertimbangkan :

1) Jarak atau rute yang praktis dimana semua objek dan elemen sepanjang rute terfasilitasi dan tergambarkan. Ruang sebagai tempat pergerakan manusia hendaknya menunjukkan keharmonisan dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
2) KOndisi Lingkungan merupakan objek dalam pergerakan harus sesuai dengan persepsi pengunjung. Dengan demikian kawasan wisata bahari yang dibuat bukan hanya mempertimbangkan objek dengan ruang saja tetapi juga objek dengan pengunjung.
3) Rangkaian unsur –unsur dalam ruang harus tertata dengan baik dan dalam suatu rangkaian yang dapat diintepretasikan oleh pengunjung. Kaitannya dengan tapak yang ideal dari suatu kawasan wisata bahari maka fungsi suatu tapak harus serasi dengan kondisi dari tapak itu sendiri. Ada 3 aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan tapak wisata bahari yaitu :

1) Keterpaduan rencana dan desain; aspek ini mencakup profesionalisme dalam pengembangan kawasan pemilik, pengembang, bank, industri, partisipasi masyarakat dan sebagainya. 2) criteria desain yang digunakan mencakup criteria fungsional, keterpaduan dengan perencanaan lannya, pengalaman pengunjung, otentik, kepuasan, estetika 3). Sustainability dari tapak; aspek ini mencakup eco desaign ethics, tempat –tempat kultural, xeriscape, proteksi sumberdaya alam, peraturan pemerintah dan sebagainya.
Filosofi Pariwisata Bahari berkelanjutan berbasis Masyarakat

Pembangunan berkelanjutan pada umumnya mempunyai sasaran memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengurangi manfaat bagi generasi mendatang. Charles Birch dalam Erari K,Ph (1999) membandingkan dunia sekarang ibarat kapal titanic dengan gunung es yang terlihat sebanyak 5 pucuk yang merupakan ancaman bagi kehidupan manusia antara lain : 1) ledakan penduduk, 2) krisis pangan 3) terkurasnya sumberdaya alam diperbaharui 4) pengrusakan lingkungan hidup dan 5) perang. Selanjutnya disebutkan bahwa suatu tuntutan akan perlunya masyarakat yang berkelanjutan , dan panggilan kemanusiaan untuk bertindak sedemikian rupa agar kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya menikmati hidup berkelanjutan di tengah keterbatasan dunia. Hal ini menunjukkan walaupun dunia yang diibaratkan tersebut maka peranan masyarakat untuk memelihara lingkungan demi kehidupan masa mendatang. Dengan demikian bahwa pariwisata berkelanjutan harus bertitik tolak dari kepentingan dan partisipatif masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan wisatawan/pengunjung sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kata lain bahwa pengelolaan sumberdaya wisata bahari dilakukan sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, social dan estetika dapat terpenuhi dengan memelihara integritas cultural, proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan.
Agar supaya wisata bahari dapat berkelanjutan maka produk pariwisata bahari yang ditampilkan harus harmonis dengan lingkungan local spesifik.

Dengan demikian masyarakat akan peduli terhadap sumberadaya wisata karena memberikan manfaat sehingga masyarakat merasakan kegiatan wisata sebagai suatu kesatuan dalam kehidupannya. Cernea ( 1991) dalam Lindberg K and D E, Hawkins (1995) mengemukakan bahwa partisipasi local memberikan banyak peluang secara efektif dalam kegiatan pembangunan dimana hal ini berarti bahwa memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran social dan bukan subjek pasif untuk mengelola sumberdaya membuat keputusan dan melakukan control terhadap kegiatan –kegiatan yang mempengaruh kehidupan sesuai dengan kemampuan mereka. Adanya kegiatan wisata bahari haruslah menjamin kelestarian lingkungannya terutama yang terkait dengan sumberdaya hayati renewable maupun non renewable sehingga dapatmenjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Di Kawasan wisata Nusa Dua Bali, Kawasan reakreasi Mangrove sungai Buloh di Singapore, Kawasan Pantai Copacabana di Rio de Jeneiro (Brasil), Kawasan Historik Puerto Madero Buenos aires (Argentina) dan Pantai Wisata di Hawaii merupakan contoh bagi pengembangan wisata bahari yng cukup terkenal di Dunia. Selain di Bali di wilayah pesisir di beberapa daerah di Indonesia sangat potensial bagi pengembangan wisata bahari karena berbagai ekosistem dan ekologis setempat disamping budaya yang khas serta sejarah masa lampau sebagai bangsa bahari dapat di racik sebagai aktraksi wisata bahari.

Seperti halnya di beberapa kawasan poensial pengembangan wiasata bahari antara lain di Kepulauan Raja Ampat Sorong yang memiliki ekosistem terumbu karang yang terlengkap dan terbaik didunia (ekosistem), dari segi budaya masyakat setempat dengan pola hidup,adat dan budaya yang khas merupakan modal bagi pengembangan wisat bahari berbasis masyarakat. Jenis wisata bahari dengan memanfaatkan diantaranya berperahu, snorkeling, diving, berenang serta kegiatan di bagian daratatnya berupa piknik olahraga pantai serta menikmati atmosfer laut dsbnya. Contoh lainnya Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan Bandar bahari 4 Zaman yakni Zaman Hindu, Islam, Kolonial dan Zaman Kemerdekaan. Sangat potensial untuk dikembangkan untuk tujuan wisata budaya bahari. Selain sumberdaya fisik dan alami maka sumberdaya lain seperti aspek budaya, sejarah menjadi salah satu atraksi yang dapat mendukung pengembangan kawasan wisata bahari hal ini didukung oleh keterkaitan etnik, yang tinggi yang dimiliki oleh wilayah pesisir. Walaupun mempunyai potensi untuk dikembangkan tanpa dukungan sarana prasarana transportasi, atraksi yang menarik, pelayanan yang baik serta informasi dan promosi maka kurang dikenal. Oleh karena itu Sumberdaya pesisir dan lautan untuk wisata bahari dapat dikembangkan menjadi suatu pariwisata yang marketable jika memenuhi persayaratan s
Atraksi
Service
Promosi
Informasi
Transportasi


Finance
Labor
Oragnisation
leadership
Cultural
resource
Entreprenneurship
Govermental
policy
Community
Natural Resources
Competition



Dari Gambar 3 bahwa factor luar sangat berperanan bagi keberhasilan pengembangan wisata bahari. Pendekatan pengembangan wisata Bahari berkelanjutan sesuai tujuan tidak mengurangi kesejahteraan generasi masa yang akan datang.

Dengan demikian sumberdaya pariwisata bahari akan berhasil dengan adanya ukuran keberhasilan mencakup kepuasan pengunjung, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Secara Harafiah pembangunan berkelanjutan yaitu pemmbangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Bahwa pembangunan pariwisata bahari berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua aspek kehidupan. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mengacu kepada upaya pemeliharaan sistem alam yang bertujuan untuk kesejateraan masyarakat.