AULIA RINALDY BLOG

Jadikan pelabuhan donor ekonomi negara, Paradigma tentang pelabuhan akan berubah
By: daniri

Bisnis Indonesia, Senin, 12 Januari 2009

Para pengguna jasa pelabuhan mengeluhkan bahwa dari 114 pelabuhan umum di Indonesia, tidak ada satu pun yang memenuhi standar pelayanan. Ada dua pelabuhan yang mendekati lumayan, yakni Jakarta dan Surabaya.
Namun, keduanya masih belum memenuhi standar yang mengacu ke peraturan International Maritime Organization (IMO) dan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Standar itu terkait dengan kelengkapan peralatan, kecepatan bongkar muat, ketersediaan infrastruktur, lapangan penumpukan, dan kedalaman laut bagi bersandarnya kapal-kapal besar. Semestinya, selain karena wilayah lautan yang luas dan letaknya yang amat strategis, Indonesia mampu menggunakan keunggulan geografis itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomis jauh lebih besar daripada yang dihasilkan sekarang.

Diperkirakan lebih dari 60.000 kapal niaga melewati perairan Indonesia. Namun, karena tidak satu pun pelabuhan laut kita memenuhi standar internasional untuk mereka membuang sauh, mereka lebih memilih pelabuhan Singapura atau Malaysia untuk berlabuh dan menjadikannya international hub.

Pelabuhan adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem perekonomian dan perdagangan dunia. Sebagian besar perpindahan barang antarbenua terjadi melalui pelabuhan laut. Pembenahan sarana dan prasarana di sektor perhubungan laut ini harus diperhatikan secara serius. Pemerintah, khususnya Departemen Perhubungan, harus memastikan pemenuhan standar IMO dan ISPS Code. Di sana harus ditetapkan sistem insentif bagi yang memenuhi standar dan disinsentif bagi yang tidak.

Jika kinerja pelabuhan Indonesia dapat diperbaiki, itu dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Ini karena pelabuhan mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Elfrida Gultom (2003) menyebut berdasarkan pengamatan di empat pelabuhan utama, yaitu Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya) dan Sukarno Hatta (Makassar) penyebab tidak efektif dan efisiennya pelabuhan Indonesia, adalah fasilitas pendukung pelayanan pelabuhan yang sangat minim sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Citra keempat BUMN ini juga buruk di mata masyarakat, karena kegiatan usaha di seluruh pelabuhan umumnya dicampuri berbagai instansi lain. Jalur birokrasi terlalu bertele-tele dan menghambat. Ini dilakukan oleh para pengelola pelabuhan itu sendiri, yaitu fungsi pemerintahan yang menjalankan tertib administratif (ADPEL), karantina hewan dan tumbuhan, bea dan cukai, imigrasi dan fungsi Pengusahaan Pelayanan Jasa PT Pelindo.

Sistem keamanan dan ketertiban pelabuhan sangat menghambat kemajuan pelabuhan Indonesia yang disebabkan dan diciptakan sendiri oleh perilaku aparat itu sendiri, antara lain premanisme dan pungutan tidak resmi yang diterapkan oleh mereka sendiri.

Kinerja di antara instansi pemerintahan dan PT Pelindo tidak terkoordinasi dengan baik sehingga berimbas pada pelayanan yang tidak optimal. Para pengguna jasa pelabuhan umumnya juga tidak puas dengan cara kerja PBM (perusahaan bongkar muat), TKBM (tenaga kerja bongkar muat). Hubungan antara peraturan-peraturan pelabuhan yang berlaku berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penyimpangan aturan

Ada penyimpangan peraturan oleh para aparat di lapangan. Keadaan ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang berkarat. Bagaimana pendapatan devisa negara akan terus meningkat bila terjadi penyimpangan dana yang seharusnya masuk ke kas negara tapi digelapkan. Contohnya, barang yang seharusnya seberat 10 kg dan harus dibayarkan sebesar yang ditetapkan sesuai dengan berat barang tersebut, dapat dibuat seberat hanya 5 kg, kemudian, 5 kg sisanya dapat dibagi antara para pelaksana lapangan dan pengguna jasa itu sendiri.

Di Singapura dan Malaysia, efisiensi, loyalitas, dan rasa nasionalisme dari para pekerjanya sangat tinggi. Ini diikuti dengan ketaatan para penegak hukumnya pada aturan yang berlaku. Lagipula tidak ada birokrasi yang berbelit-belit. Tidak ada koordinasi dalam pembagian tugas dan wewenang antarpihak yang melaksanakan kegiatan fungsi kepelabuhanan di Indonesia, bahkan sering terjadi benturan pelaksanaan. Yang menjadi masalah adalah tidak adanya peraturan yang menjadi leading sector untuk mengatasi benturan kepentingan tersebut.

Sebagai contoh, begitu kapal masuk ke pelabuhan Singapura atau Malaysia mereka akan memberitahukan kepada pejabat yang bertugas di pelabuhan tersebut. Mereka akan memberitahukan posisi kapal dan barang yang akan dibongkar atau dimuat. Instansi pemerintah lalu datang langsung ke posisi yang telah diinformasikan oleh kapal tersebut.

Instansi yang datang pertama adalah pihak kesehatan. Ini untuk melihat apakah kapal tersebut dalam kondisi sehat atau membawa bibit penyakit. Lalu, ini disusul dengan instansi lain. Waktu untuk melakukan pengawasan tersebut tidak lebih dari 2 jam. Apabila pihak kapal memberikan informasi salah akan didenda 1%. Namun, apabila kesalahan dilakukan oleh pemerintah, akan didenda 50%.

Informasi hanya dilakukan per telepon saja. Ada asas kepercayaan, dan tindakan untuk melayani kapal yang datang. Ini langsung dilakukan oleh para pejabat yang bertugas di lapangan. Begitu selesai pengawasan oleh pihak pejabat, kapal pandu akan datang memandu kapal untuk sandar.

Oleh karena pelabuhan tempat kegiatan ekonomi (PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran) dan pintu gerbang bagi segala kegiatan, baik antarnegara maupun kepulauan, sudah saatnya segala pihak yang turut memeriahkan kegiatan di pelabuhan sadar diri untuk turut mengembangkan kinerjanya, agar pelabuhan dapat menjadi donor dari perekonomian negara.

Kita berharap paradigma tentang pelabuhan Indonesia akan berubah. Pelabuhan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bangsa. Ini karena kinerjanya yang efektif dan efisien mengundang kapal-kapal asing untuk singgah dan melakukan kegiatannya dan pemasukan pelabuhan bertambah sehingga dapat menyumbangkan devisa bagi negara.